Setelah Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis, Kini Saatnya AS Melegalkan Poligami Sesama Jenis

Oleh: Fredrik deBoer
26 Juni 2015
Sumber: Politico (hal. 1 & hal. 2)

Mengapa perkawinan beregu (group marriage) adalah horison liberalisme sosial berikutnya.

Selamat datang di dunia lereng licin yang baru dan seru. Dengan putusan historis Mahkamah Agung hari Jumat ini yang melegalkan pernikahan sesama jenis di kelima puluh negara bagian, liberalisme sosial telah meraih salah satu cita-cita pokoknya. Sebuah hak yang nampak tak terpikirkan dua dasawarsa silam kini telah diterapkan secara luas pada golongan warganegara baru. Mengikuti penolakan larangan nikah antar-ras di Abad 20, putusan Mahkamah Agung dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan semestinya adalah hak yang dapat diterapkan secara luas—hak yang memaksa pemerintah untuk mengakui, seperti bunyi putusan Jumat, “cinta, kesetiaan, pengabdian, pengorbanan, dan keluarga” sebuah pasangan pribadi.

Muncul pertanyaan: ke mana kemajuan berikutnya menuju? Jawabannya akan membuat hampir setiap orang tidak nyaman: kini setelah kita mendefinisikan bahwa cinta dan pengabdian dan keluarga tidak didorong oleh jenis kelamin semata, kenapa itu mesti dibatasi pada dua individu saja? Kemajuan paling alami berikutnya untuk [urusan] pernikahan adalah legalisasi poligami—tapi banyak penuntut kesetaraan pernikahan bagi pasangan gay menentangnya.

Ini bukan isu abstrak. Dalam dissenting opinion-nya, Hakim Agung John Roberts berkata, “Luar biasa, betapa banyak argumentasi pihak mayoritas akan berlaku—dengan kekuatan yang sama—pada klaim hak asasi perkawinan majemuk.” Sebagaimana umumnya pengecam poligami, dia lalai menyebutkan kenapa ini takdir yang perlu ditakuti. Tabu poligami hari ini sama kuatnya dengan pernikahan sesama jenis beberapa dasawarsa lalu—praktisnya itu cuma dibahas sebagai banyolan ketinggalan zaman tentang Utah dan Mormon, yang melarang praktek tersebut 120 tahun silam.

Tapi argumentasi moral di balik penolakan masyarakat terhadap poligami [sesama jenis] masih sama tak enaknya dan sama lemahnya secara hukum dengan penentangan terhadap pernikahan sesama jenis sampai terakhir ini.

Itu satu alasan kenapa kaum progresif yang menolak argumen poligami legal seringkali tampak tidak sepenuh hati. Mereka terlihat tidak nyaman menyuarakan keberatan mereka, jelas tidak biasa berada di posisi menolak daya tarik orang-orang yang mau mengkodifikasi hubungan non-tradisional dalam undang-undang. Mereka, tanpa kecuali, mengakui hak orang dewasa perkenan (consenting adult) untuk terlibat dalam hubungan seksual dan hubungan asmara apapun yang dipilihnya, tapi menentang pengakuan legal formal atas hubungan ini. Mereka terjebak, saya kira, dalam penentangan sebelumnya yang mereka suarakan dari sudutpandang pragmatisme politik dengan maksud memajukan perkara pernikahan sesama jenis.

(Consenting adult atau orang dewasa perkenan adalah seseorang yang dianggap cukup umur, dan karenanya cukup bertanggungjawab, untuk memutuskan apakah dia menginginkan seks dan dengan siapa dia ingin berhubungan seks—penj.)

Dalam berbuat demikian, mereka menimbulkan kerugian riil bagi orang-orang riil. Pernikahan bukan sekadar kodifikasi formal atas hubungan informal. Itu juga sistem pertahanan yang dirancang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang keamanan materi, ekonomi, dan emosinya bergantung pada pernikahan dimaksud. Jika kawan-kawan liberal mengakui legitimasi orang-orang bebas yang memilih membentuk perpasangan asmara dengan banyak pasangan, bagaimana bisa mereka mengingkari hak perlindungan legal yang lahir dari sebuah pernikahan bagi orang-orang tersebut?

Poliamori adalah fakta. Orang-orang hidup dalam hubungan beregu hari ini. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan terus dalam hubungan tersebut. Pertanyaannya, apakah kita akan memberi mereka pengakuan dasar yang sama yang kita berikan kepada orang dewasa lain: bahwa cinta menghasilkan pernikahan, dan bahwa hak menikah adalah persis itu, sebuah hak.

Kenapa ada penentangan, dari mereka yang tak berkepentingan untuk mempertahankan [bentuk] “pernikahan tradisional” atau melarang hubungan poliamori? Saya kira jawabannya terkait dengan momentum politik, dengan penolakan khusus terhadap poligami [sesama jenis] sebagai sebuah konsesi politik penting. Dan pada waktunya, saya kira itu akan berubah.

Gerakan kesetaraan pernikahan telah menjadi hal terbaik sekaligus terburuk yang dapat terjadi untuk pelegalan poligami. Terbaik, karena gerakan ini menuntut serangan berkelanjutan dan efektif terhadap argumen-argumen “pernikahan tradisional” yang tidak mencerminkan sudutpandang istimewa selain bahwa pernikahan harus tetap begini karena ia telah senantiasa begini. Rincinya, gagasan bahwa penghasilan keturunan dan pembesaran anak adalah justifikasi alami pernikahan sudah dipukul telak. Bagaimanapun juga, kita tidak melarang pernikahan bagi mereka yang tidak bisa mengandung, atau membatalkan pernikahan yang tidak membuahkan anak, atau meminta pasangan untuk bersumpah kelingking bahwa mereka akan mempunyai anak tidak lama setelah menikah. Kita justru menegaskan institusi ini ada untuk mengabadikan dalam undang-undang sebuah jenis khusus komitmen jangka panjang, dan untuk memberikan manfaat logistik dan legal dasar tertentu kepada orang-orang yang membuat komitmen. Dan sepantasnya begitu.

Tapi gerakan kesetaraan pernikahan anehnya memusuhi poligami, untuk alasan yang tidak memuaskan: kebutuhan politik jangka pendek. Banyak kaum konservatif penentang kesetaraan pernikahan membuat argumen lereng licin (slippery slope argument), bersikeras bahwa pernikahan sesama jenis akan berujung pada pendefinisian ulang arti dan makna pernikahan lebih lanjut. Lihat, contohnya, komentar keji “pria di atas anjing” yang dibuat oleh Rick Santorum, di mana dia menyamakan hasrat kawin dua pria dewasa atau dua wanita dewasa dengan bestialitas. Poligami sering jadi bagian dari argumen lereng licin ini. Khas argumen ini: alasan-alasan tentang destruktifnya pernikahan lebih dari dua pasangan dianggap benar begitu saja. Banyak pendukung kesetaraan pernikahan, dengan sesal saya katakan, sependapat dengan tuduhan tanpa bukti terhadap ikatan perkawinan poligami ini. Mereka pilih menghindari persoalan dengan bersikeras pernikahan sesama jenis tidak akan mengarah pada poligami [sesama jenis]. Tak perlu disebut lagi bahwa legalisasi poligami adalah takdir yang pantas ditakuti.

(Argumen lereng licin atau slippery slope argument adalah alat logika konsekuensialis di mana suatu pihak menyatakan bahwa langkah pertama yang relatif kecil dapat membawa kepada serentetan peristiwa terkait, memuncak dalam wujud efek signifikan (biasanya negatif). Inti argumen lereng licin adalah bahwa keputusan tertentu yang sedang diperdebatkan kemungkinan besar akan menghasilkan konsekuensi yang tak diniatkan—penj.)

Yang jelas: tiadanya pengakuan legal atas perkawinan beregu bukanlah kesalahan gerakan kesetaraan pernikahan. Lebih tepatnya, taktik gerakan ini telah mempersulit diskusi serius soal legalisasi poligami. Saya berkata demikian seraya mengakui keberhasilan revolusioner dan penting dari taktik tersebut. Saya memaklumi pragmatisme politik dalam keinginan untuk mempertahankan batasan—untuk tidak dianggap tergelincir di lereng. Mempromosikan poligami semasa kampanye kesetaraan pernikahan mungkin terasa mengkonfirmasi narasi sosial konservatif, bahwa pernikahan sesama jenis menandakan runtuhnya nilai-nilai tradisional secara besar-besaran. Tapi zaman telah berubah; walau masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, ancaman terhadap kesetaraan pernikahan sudah berlalu. Pada 2005, penolakan terhadap hak perkawinan beregu yang berakar dari pragmatisme politik setidaknya dapat dimengerti. Pada 2015, pasca putusan ini, tidak lagi demikian.

Kendati persoalan legal dan praktis penting masih belum terpecahkan, dengan adanya putusan Mahkamah Agung dan dukungan luas khalayak, kesetaraan pernikahan sudah diakui. Segera, akan tiba waktunya untuk mengarahkan perhatian liberalisme sosial kepada horison berikutnya. Mengingat banyak dari kita telah berargumen, sampai berbuah manis, bahwa penghormatan pada tradisi bukanlah alasan sah untuk membatasi hak pernikahan bagi kelompok-kelompok yang menginginkannya, langkah berikutnya terlihat jelas. Kita mesti mengarahkan upaya-upaya kita menuju pengakuan legal atas pernikahan antara lebih dari dua pasangan. Kini saatnya melegalkan poligami [sesama jenis].

Argumen konvensional menentang poligami [sesama jenis] runtuh dengan pemeriksaan kecil sekalipun. Pertimbangan akan pernikahan tradisional, dan gagasan bahwa pembesaran anak adalah satu-satunya justifikasi sah untuk perkawinan legal, kini sudah, saya harap, dibongkar dan dibuang oleh semua kaum progresif. Sisanya tinggal serangkaian argumen rapuh yang tidak mencerminkan visi moral koheren tentang tujuan perkawinan, dan yang sering pula berfungsi sebagai kritik terhadap pernikahan tradisional.

Banyak orang berargumen bahwa pernikahan poligami adalah tempatnya penganiayaan, ketidaksetaraan wewenang, dan pemaksaan. Sebagian mengacu pada penelitian sosiologis yang menunjukkan sekumpulan masalah terkait struktur keluarga berpoligami. Klaim-klaim ini benar tapi juga tidak menyentuh intinya. Ya, memang benar banyak pernikahan poligami datang dari sistem patriarkis, tipikalnya mempergunakan model “hub and spokes” di mana satu suami memiliki beberapa isteri yang tidak menikah dengan satu sama lain. Pernikahan ini seringkali merupakan variasi suami-sebagai-bos, dan kita punya alasan bagus untuk curiga bahwa model semacam itu punya tingkat penganiayaan, secara fisik maupun emosional, dan pemaksaan yang lebih tinggi. Tapi ini contoh klasik pengkambinghitaman masalah sosial pada hiasan-hiasannya ketimbang pada sumber sesungguhnya.

Lagipula, pernikahan tradisional kerap mendorong penganiayaan. Pernikahan tradisional seringkali bersifat patriarkis. Pernikahan tradisional kerap menampilkan dinamika gender dan wewenang yang buruk. Bahkan, banyak orang akan berargumen bahwa asal-usul pernikahan berakar dari hasrat untuk memformalkan struktur patriarkis di dalam keluarga. Kita sudah mengejar kesetaraan pernikahan sambil mengejar pernikahan heteroseksual yang lebih adil dan lebih feminis, karena yakin franchise ini patut disempurnakan, patut diselamatkan. Kalau kita mau melarang pernikahan lantaran sebagiannya adalah tempat seksisme dan penganiayaan, maka kita harus mulai dari model kuno satu suami satu isteri. Jika poligami cenderung ditemukan di dalam tradisi keagamaan yang terasa asing atau regresif bagi kita, fungsi ilegalitasnya mesti dihilangkan. Legalkan perkawinan beregu, maka kaitannya dengan penganiayaan akan lenyap.

Satu argumen lumrah lain, dan tak memuaskan, bersifat logistik. Dalam narasi ini, pernikahan poligami akan menegangkan prasarana sistem hukum perkawinan kita, karena ia tidak dirancang untuk menangani pernikahan antara lebih dari dua orang. Rincinya, seringkali terlontar klaim bahwa pembagian kekayaan pasca perceraian atau kematian akan terlalu rumit untuk pernikahan poligami. Saya rasa argumen ini mengingatkan kita pada usaha-usaha serupa untuk menolak pernikahan sesama jenis atas alasan praktis. (Formulir-formulir itu menyebut suami dan isteri! Apa yang harus kita lakukan, mencetak formulir baru?) Logistik, sudah jelas, bukanlah alasan memadai untuk mengingkari hak azasi manusia.

Jika struktur dan preseden legal terkini tidak kondusif bagi perkawinan beregu, maka itu akan terbangun pada waktunya nanti. Pembandingan dengan pernikahan tradisional lagi-lagi mengandung pelajaran. Kita punya preseden putusan puluhan tahun dan organisasi hukum khusus perkawinan, tapi pengadilan cerai dan keluarga menampilkan beberapa perkara paling sengit yang bisa terbayangkan. Komplikasi dan perselisihan adalah produk sampingan hubungan manusia dan komitmen manusia. Kita bisa, sebagai masyarakat sipil, menciptakan ekspektasi hukum bahwa mereka yang terlibat perkawinan beregu akan membuat dokumen dan kontrak pengikat yang menetapkan persoalan warisan, alimentasi, dan semacamnya. Perjanjian pranikah sudah umum.

Yang paling menyedihkan, dan paling kurang meyakinkan, adalah argumen-argumen yang sekadar menyusun ulang argumen lereng licin yang sudah lama dipakai untuk menentang pernikahan sesama jenis. “Jika kita bolehkan perkawinan beregu,” bunyi pemikiran ini, “kenapa tidak sekalian perkawinan dengan binatang atau anak-anak?” Selisihnya, tentu saja, adalah perkenan (consent). Pada tahun-tahun belakangan, gerakan progresif dan tercerahkan telah berusaha menegaskan bahwa perkenan adalah ukuran segala hal dalam praktek seksual dan asmara: selama semua pihak yang terlibat dalam hubungan seksual atau asmara adalah orang dewasa perkenan (consenting adult), segalanya boleh; jika individu tidak memberi perkenan bebas dan berwawasan, partisipasi seksual atau asmara tidak bisa dimaafkan.

Prinsip dasar perkenan timbal-balik berwawasan ini menjelaskan kenapa kita harus mengizinkan poligami dan harus menentang bestialitas dan perkawinan anak. Binatang tidak bisa menyuarakan perkenan; anak-anak tidak bisa memahami apa artinya berkenan. Sebaliknya, orang-orang dewasa perkenan yang secara sadar dan sengaja memutuskan memasuki akad perkawinan bersama, tanpa paksaan, semestinya diizinkan untuk melakukannya, berdasarkan prinsip-prinsip dasar kebebasan pribadi. Keunggulan prinsip perkenan adalah cara adil dan pragmatis untuk melakukan pendekatan terhadap hubungan dewasa di dunia hasrat manusia yang multivariat dan kompleks.

Kaum progresif selalu menyanjung diri mereka sendiri bahwa zaman sedang berada di pihak mereka, bahwa preferensi mereka sejalan dengan busur sejarah. Dalam perjuangan kesetaraan pernikahan, klaim ini dilontarkan berulang-ulang. Banyak orang progresif menantang politisi dan rakyat untuk bertanya pada diri sendiri apakah mereka dapat membayangkan sebuah masa depan di mana penentangan terhadap kesetaraan pernikahan dilihat sebagai sikap berprinsip. Saya rasa kini saatnya mengembalikan pertanyaan tersebut kepada mereka: mengingat pengetahuan kalian tentang kemajuan hak azasi manusia, apa kalian yakin penentangan kalian terhadap perkawinan beregu tidak akan terdengar sama anakronistiknya dengan penentangan terhadap pernikahan sesama jenis? Dan karena kita sudah menegaskan tak ada jalan sah untuk menentang pernikahan sesama jenis dan [sekaligus] menghormati cinta sesama jenis, bagaimana bisa kalian menentang perkawinan beregu dan [sekaligus] menghormati cinta beregu?

Saya curiga banyak orang progresif akan mengakui, ketika didesak ke arah ini, bahwa argumen penentang poligami [sesama jenis] sangat rapuh, hampir tidak memiliki dasar rasional dan digerakkan oleh ketakutan irasional dan prasangka semata. Yang tersisa adalah secampuran argumen tak meyakinkan dan gagasan jelek, yang dirangkul demi kenyamanan jangka pendek dengan ongkos jangka panjang. Kita harus tegaskan, hak-hak tidak bisa ditolak demi kepentingan jangka pendek urusan logistik dan pragmatisme politik. Maka jalannya jelas: memandang keluar kenyamanan politik dan keteguhan konservatif, dan mulai membuat argumen perluasan hak legal pernikahan ke orang dewasa yang lebih penyayang dan berkomitmen. Kini saatnya.

Tentang penulis

Fredrik deBoer adalah penulis dan akademisi. Dia tinggal di Indiana.

Advertisements

One thought on “Setelah Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis, Kini Saatnya AS Melegalkan Poligami Sesama Jenis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.